Wonogiri-Pemanfaatan kawasan hutan tidak hanya diarahkan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam, tetapi juga menjadi ruang untuk meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
Hal tersebut mengemuka dalam pertemuan Pemerintah Kabupaten Wonogiri bersama Perum Perhutani KPH Surakarta di Kantor Kabupaten Wonogiri, Senin (24/8/2026). Dalam pertemuan tersebut, Bupati Wonogiri Setyo Sukarno menyambut baik penjajakan kerja sama pemanfaatan kawasan hutan untuk pengembangan komoditas kopi dan nilam, khususnya di wilayah Kabupaten Wonogiri.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan di bawah tegakan pinus melalui konsep agroforestri. Selain kopi robusta dan nilam, peluang pengembangan juga mencakup tanaman empon-empon serta gaharu. Pemanfaatan kawasan tersebut diharapkan mampu menciptakan aktivitas ekonomi baru sekaligus memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar hutan.
Administratur Perum Perhutani KPH Surakarta Agus Supriyanto mengatakan, wilayah Wonogiri memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan berbagai komoditas kehutanan dan agroforestri.
“Di kawasan hutan di wilayah Kabupaten Wonogiri, termasuk juga pengembangan wisata. Masuk agroforestry dan wujud sabuk hijau, ada tanaman kopi. Nah, kita akan intensifkan budidaya tanaman nilam, empon-empon, budidaya gaharu,” ujarnya.
Menurut Agus, Perhutani telah mengidentifikasi lokasi yang berpotensi dikembangkan dengan luas sekitar 73 hektare. Lokasi tersebut berada pada ketinggian sekitar 130 hingga 141 meter di atas permukaan laut dan dinilai sesuai untuk budidaya kopi robusta serta nilam.
Pengembangan komoditas tersebut, lanjutnya, tidak hanya berorientasi pada pemanfaatan lahan, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan pendapatan tambahan masyarakat.
“Yang ada akan kita kembangkan, yang belum ada akan kita inisiasi untuk budidaya. Karena potensinya sangat besar untuk menyerap tenaga kerja. Manfaatnya untuk masyarakat, pendapatan tambahan masyarakat dan memanfaatkan lahan yang ada di kawasan hutan yang belum produktif,” kata Agus.
Ia menjelaskan, Perhutani juga siap berkomunikasi dengan sejumlah perangkat daerah di lingkungan Pemkab Wonogiri untuk menindaklanjuti rencana tersebut. Dukungan dapat dilakukan antara lain melalui penyiapan lahan dan pembahasan pembiayaan serta penyediaan bibit yang akan dibicarakan lebih lanjut.
Selain pengembangan komoditas, dalam pertemuan tersebut juga dibahas peluang pemanfaatan sumber mata air yang berada di kawasan hutan. Untuk hal tersebut, akan dilakukan tindak lanjut melalui pengajuan dari Bupati Wonogiri kepada Menteri Kehutanan dengan dukungan pertimbangan teknis dari Perhutani.
Terkait skema kerja sama, Agus menjelaskan terdapat dua mekanisme yang dapat ditempuh. Apabila pengajuan dilakukan oleh masyarakat atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), mekanismenya mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri LHK Nomor 9 tentang kelola sosial. Sementara apabila kerja sama dilakukan dengan konsep business to business (B2B), mekanismenya mengacu pada Peraturan Menteri Nomor 6.
Bupati Wonogiri Setyo Sukarno menegaskan, Pemerintah Kabupaten Wonogiri terbuka terhadap kolaborasi dengan Perhutani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
“Terima kasih kepada Perhutani yang telah memberikan ruang untuk kita. Harapan kita dengan adanya budidaya di lingkungan Perhutani ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena di masyarakat ini sudah mulai budidaya tanaman kopi, empon-empon, dan sebagainya,” ujar Bupati.
Menurutnya, pemerintah daerah akan terus berupaya memfasilitasi kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan pengembangan potensi ekonomi di wilayah sekitar hutan. Salah satunya melalui dukungan terhadap pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan pertanian.
“Di Kecamatan Girimarto ada usulan irigasi perpipaan, kita fasilitasi. Artinya kita bisa saling berkomunikasi. Kita tahu kebutuhan masyarakat, misalnya di kawasan Girimarto butuh jalan usaha tani, alhamdulillah bisa kita benahi,” katanya.
Bupati menambahkan, komunikasi dan koordinasi antara pemerintah daerah, Perhutani dan masyarakat perlu terus diperkuat agar berbagai potensi kawasan hutan dapat dikembangkan secara optimal tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
“Kita sangat terbuka untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan masyarakat. Apa yang menjadi kebutuhan mereka, kita wujudkan agar bisa memberikan pelayanan yang berakibat pada kesejahteraan masyarakat. Kita terima saran dan kritik apapun untuk kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Agus juga menyinggung kondisi kebakaran hutan di wilayah Wonogiri. Menurutnya, kondisi kebakaran sejauh ini relatif terkendali berkat sinergi antara pemerintah daerah, LMDH, TNI, Polri dan masyarakat.
Ia menyebut faktor manusia atau kelalaian menjadi salah satu penyebab yang perlu mendapat perhatian serius. Karena itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai pencegahan kebakaran dan kepatuhan terhadap ketentuan kehutanan dinilai penting untuk terus dilakukan.
Dengan sinergi antara Pemkab Wonogiri, Perhutani, masyarakat dan mitra usaha, pemanfaatan kawasan hutan diharapkan mampu berjalan beriringan antara aspek ekonomi dan kelestarian lingkungan. Pengembangan kopi, nilam, empon-empon, gaharu hingga potensi wisata diharapkan menjadi bagian dari penguatan ekonomi masyarakat sekaligus mengoptimalkan lahan hutan yang belum produktif.
“Harapan kita, hutan tetap terjaga, masyarakat memperoleh manfaat ekonomi, dan pengembangan komoditas dapat tumbuh menjadi kegiatan usaha yang berkelanjutan serta memberikan nilai tambah bagi seluruh pihak,” pungkasnya. (admin)