WONOGIRI_Pemkab Wonogiri mendorong seluruh pemerintah desa (pemdes) di wilayahnya menerapkan transaksi nontunai dalam pengelolaan keuangan desa paling lambat pada 1 Januari 2024. Hal itu diharapkan bisa meminimalkan potensi kecurangan. Penerapan sistem itu bertujuan menghindari potensi kecurangan penggunaan APB Desa. Selain itu juga untuk menjaga harmoni antara perangkat dan Kepala Desa (Kades). Menurut Bupati Wonogiri Joko Sutopo, persoalan pengelolaan dana desa kerap dipicu adanya ketidakselarasan antara perangkat desa dan Kades.
“Kalau tidak sehat, aspek perbendaharaan dan penatausahaan desa pasti bermasalah,” katanya saat memberikan pengarahan kepada para Kades dan perangkat desa di pendopo rumah dinas Bupati Wonogiri Selasa (19/9).
Di hadapan para Kades, bendahara, dan sekretaris desa yang hadir dalam acara itu, pria yang akrab disapa Jekek tersebut menjelaskan sistem transaksi nontunai pemerintah desa di Wonogiri nanti melibatkan Bank Jateng sebagai penyedia aplikasi atau sistemnya, yaitu cash management system (CMS). Sistem itu akan dioperasikan Bendahara, Sekretaris, dan Kepala Desa. Ketiga unsur tersebut mau tidak mau harus menyesuaikan dan patuh terhadap sistem tersebut.
Standar operasional prosedur (SOP) harus terpenuhi dan kebijakan tidak dijalankan atas dasar suka atau tidak suka. “Manajemen keuangan berbasis aplikasi atau nontunai ini juga menjadi upaya mewujudkan harmonisasi di internal pemerintah desa,” terangnya.
Pihaknya meyakini, dengan sistem nontunai bisa meminimalkan potensi kecurangan dan penyimpangan . Itu berbeda dengan sistem sebelumnya.
“Kalau sistem manual, pencairannya bisa berhenti dulu di sini, berhenti dulu di mana. Itu bisa memunculkan masalah,” bebernya.
Menurutnya, SDM pemerintah desa sudah cukup mumpuni untuk mengoperasikan sistem baru tersebut. Sebab, lebih dari seribu formasi perangkat desa telah diisi personel baru. Di lain sisi, dinamika pengelolaan keuangan desa menurut Jekek masih taraf terukur, wajar dan terkontrol. Setiap ada laporan yang masuk ke Inspektorat Kabupaten langsung ditindaklanjuti.
Tindak lanjut tersebut kemudian menelurkan rekomendasi dari Inspektorat. Rekomendasi-rekomendasi itu dapat dijalankan kurang dari 60 hari. Karena itu, bupati menyatakan persoalan-persoalan di desa masih dalam taraf wajar dan terkontrol. “Sistem pengelolaan keuangan 251 desa kami pastikan cear.”pungkasnya. (ADMIN2023)
Bagaimana penerapan transaksi nontunai diharapkan dapat menghindari potensi kecurangan dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa)?