Wonogiri- Audiensi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK digelar Pemkab Wonogiri pendapa rumah dinas Bupati Wonogiri, Senin (1/7). Bupati Wonogiri Joko ‘Jekek’ Sutopo meminta ada evaluasi sistem zonasi PPDB SMA/SMK. Bupati menyebutkan sistem zonasi PPDB SMA/SMK Wonogiri bermasalah. Sistem zonasi yang saat ini diterapkan tidak mengakomodasi lulusan SMP secara adil. “Harus ada evaluasi. Apa konsekuensi logis dari kebijakan ini. Apakah ada peningkatan, atau malah menurun,” katanya.
Bupati ingin mengetahui konsekuensi logis dari kebijakan tersebut. Apakah berdampak pada peningkatan atau justru penurunan dalam dunia pendidikan. Menurutnya, indikator pendidikan tidak bisa hanya diukur dengan jarak. Namun melihat banyak aspek, termasuk kondisi geografis, capaian akademis, hingga sarana dan standardisasi sumberdaya manusia (SDM) guru sekolah.
Bupati Jekek menegaskan sistem ini menimbulkan kegaduhan di desa-desa. Dicontohkan, ada satu anak yang diterima di sekolah negeri, namun teman sekaligus tetangganya tidak diterima padahal secara akademik tidak kalah bahkan lebih unggul. “Kalau mau adil, jangan pakai jarak. Menurut saya pakai capaian akademik saja, atau pakai sistem zonasi yang dimodifikasi,” imbuhnya.
Bupati mengaku menjadi salah satu orang yang tidak setuju ketika sistem zonasi pertama kali diterapkan. Pasalnya, sarana dan standardisasi SDM guru sekolah di setiap daerah belum sama.
Karena itu, sistem zonasi PPDB SD dan SMP yang menjadi otoritas Pemkab akhirnya menggunakan zonasi RT. Hal itu sebagai antisipasi agar siswa berprestasi yang tidak masuk zonasi tetap terakomodir. “Akhirnya menggunakan zonasi RT agar menimbulkan keadilan di bidang capaian akademis. Sampai hari ini (zonasi RT) tidak ada masalah,” katanya.
Menurutnya, harus ada indikator yang bisa dipertanggungjawabkan dalam PPDB, yakni capaian akademik siswa. “Dulu sebelum ada zonasi, tidak pernah ada gegeran. Karena ada alat ukurnya, ada indikator yang bisa dipertanggungjawabkan,” terangnya. (admin)