Sebutan ‘kota gaplek’ muncul sebagai sebuah persepsi umum untuk menyebut Wonogiri sebagai sebuah kawasan terkait kondisi. Sebutan tersebut kadang kala dapat menggambarkan kondisi secara umum meskipun sering kali tidak sepenuhnya dapat merepresentasikan kondisi sesungguhnya. Sebutan itu merupakan penggambaran untuk menyebut sebuah daerah kering, tandus dan miskin yang sering dilekatkan ketika memberi predikat khusus untuk menggambarkan secara ringkas tentang Kabupaten Wonogiri.
Secara sosiologis kata ‘gaplek’ bisa menjadi corak terhadap kelompok masyarakat atau individu yang dianggap tidak mampu secara ekonomi atau kurang produktif. Kondisi semacam ini dapat memengaruhi persepsi sosial dan interaksi antarindividu dalam masyarakat.
Beberapa faktor mempengaruhi terkait stigma tersebut melekat pada masyarakat Wonogiri, antara lain karena wilayah ini tergolong dengan tingkat ekonomi rendah, keterbatasan infrastruktur dan sumber daya ekonomi masih menjadi permasalahan mendasar yang dihadapi. Ketika sebuah daerah memiliki keterbatasan seperti itu, stigma dapat muncul sebagai respons atas ketidakmampuannya dalam mengejar pertumbuhan ekonomi serta infrastruktur yang terbatas terutama di daerah pedesaan, kurangnya akses pelayanan publik seperti air bersih dan listrik, serta infrastruktur pendukung lainnya menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Belum lagi akses layanan kesehatan yang kurang memadai sering kali terbatas di beberapa daerah dan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah juga perlu ditingkatkan.
Tingginya tingkat kemiskinan di beberapa daerah terutama di pedesaan, kesenjangan pembangunan antara daerah perkotaan dan pedesaan juga permasalahan yang perlu segera diatasi. Sektor pertanian sebagai penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) paling dominan perlu mendapatkan perhatian serius dengan diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tersebut. Pengembangan potensi ekonomi lokal seperti pariwisata dan industri kecil juga perlu ditingkatkan derajat keungulannya agar mampu menjadi lokomotif pendongkrak ekonomi lokal.
Selama mengemban amanah sebagai bupati, Jekek mencurahkan pikiran, tenaga dan waktunya untuk melayani rakyat. Kemiskinan masa kecil dan kepahitan-kepahitan hidup yang pernah menderanya, justru memupuk kepedulian terhadap wong cilik agar jangan sampai mereka hidup dalam kemiskinan dan kepahitan seperti yang pernah dialaminya. Intervensi program untuk memberi dampak secara langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat terus digenjot. Akhirnya beberapa capaian ditorehkan selama kepemimpinannya.
Pelayanan Pengentasan Kemiskinan
Keberhasilan program pengentasan kemiskinan ini ditunjukkan dengan menurunnya angka kemiskinan di angka 13,12% di awal di menjabat bupati pada tahun 2016, menjadi 10,71% pada masa akhir jabatannya di tahun 2024. Bahkan saat menghadapi badai pandemi Covid-19 tahun 2020 hingga 2022, Jekek mampu mengorkestrasi perangkat daerah bersama seluruh warga sehingga mampu bertahan dan melaluinya dengan baik.
Sejak awal masa jabatannya, Jekek berkomitmen kuat untuk menurunkan angka kemiskinan hingga mencapai satu digit. Berbagai kebijakan untuk mencapai target ini dituangkan dalam dokumen perencanaan yang kemudian diimplementasikan melalui program dan kegiatan. Fokus utama dalam pengentasan kemiskinan mencakup beberapa hal penting, yaitu penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin, peningkatan kemampuan dan pendapatan mereka, serta pengurangan kantong-kantong wilayah kemiskinan di seluruh Kabupaten Wonogiri.
Pelayanan Tuntas Rumah Tidak Layak Huni
Salah satu indikator kemiskinan adalah keberadaan rumah tidak layak huni (RTLH), selain faktor-faktor lain seperti anak-anak yang tidak sekolah dan ketidakadaan akses listrik. Bupati Jekek sejak awal menyadari bahwa salah satu wujud nyata kemiskinan di masyarakat adalah banyaknya RTLH.
Pada tahun 2019 Pemkab Wonogiri melakukan verifikasi data RTLH, yang sebelumnya mencapai 40.000 unit berkurang jauh menjadi 25.002 unit. Dalam empat tahun terakhir, total RTLH yang telah diperbaiki di Kabupaten Wonogiri mencapai 19.399 unit. Jekek menjelaskan bahwa anggaran untuk perbaikan RTLH berasal dari berbagai sumber, termasuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemkab Wonogiri, pemerintah pusat, Pemprov Jawa Tengah, serta kontribusi perusahaan swasta melalui program corporate social responsibility (CSR). Pada akhir 2024, Pemkab Wonogiri sukses menyelesaikan RTLH sejumlah 25.002 unit dengan gotong royong berbagai pihak.
Pelayanan Pendidikan
Dalam sektor pendidikan pencapaian, Jekek layak mendapat apresiasi tinggi atas prestasinya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 68,23% pada tahun 2016 naik ke angka 71,97% pada tahun 2023. Dengan program sekolah gratis, seragam gratis, dan beasiswa mahasiwa berprestasi, Jekek ingin memastikan setiap anak di Wonogiri harus memiliki akses setara terhadap pendidikan. Dengan dihapuskannya biaya pendidikan, diharapkan semua anak di Wonogiri dapat menikmati pendidikan dasar tanpa terbebani biaya sehingga angka partisipasi sekolah terus meningkat.
Sejak peluncuran program pendidikan dasar gratis ini, dampak positif dirasakan masyarakat Wonogiri. Jumlah anak yang terdaftar di sekolah dasar dan menengah pertama meningkat signifikan, sementara angka putus sekolah mengalami penurunan drastis. Selain itu, program ini juga membantu meringankan beban ekonomi keluarga, memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan di bidang lain.
Dibuat Grafis
Program Seragam Gratis SD/MI SMP MTs
Seragam gratis
Tahun 2020 sebanyak 22.553 siswa
Tahun 2021 sebanyak 21.882 siswa
Tahun 2022 sebanyak 22.421 siswa
Tahun 2023 sebanyak 22.884 siswa
Tahun 2024 sebanyak 22.747 siswa
Program penghargaan bagi mahasiswa berprestasi diinisiasi Bupati Jekek pertama kali diluncurkan pada tahun 2016. Program ini bertujuan untuk memberikan akses bantuan biaya pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Wonogiri, dengan masing-masing penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
Sejak tahun 2016 hingga 2024, total penerima program ini telah mencapai 4.394 orang, dengan total alokasi anggaran sebesar Rp 55 miliar. Program ini juga memiliki berbagai tujuan penting, antara lain untuk memperluas akses pendidikan hingga ke perguruan tinggi, meningkatkan rata-rata lama sekolah, meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat, mengurangi angka kemiskinan, serta meningkatkan IPM di Kabupaten Wonogiri.
Pelayanan Kesehatan
Di bidang kesehatan dalam slogan ‘sehat wargane’, Jekek telah melakukan revitalisasi 34 Puskesmas yang ada di Kabupaten Wonogiri dan juga meningkatkan sarana prasarana Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Soediran Mangun Sumarso. Selain itu, pada tahun 2024 dibangun Rumah Sakit Tipe D di Kecamatan Purwantoro. Hal ini untuk mendekatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat wilayah timur sekaligus menjawab rendahnya layanan kesehatan terhadap masyarakat.
Sedangkan untuk menjawab keluhan masyarakat terkait mahalnya biaya kesehatan, Jekek mendukung penuh serta berkomitmen memberikan pelayanan kesehatan optimal terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Wonogiri. Data mencatat sebanyak 1.085.312 jiwa penduduk telah terlindungi oleh jaminan kesehatan, dengan persentase cakupan mencapai 101,19% atau melebihi target. Sebagai perbandingan, capaian Universal Health Coverage (UHC) secara nasional hanya sebesar 98,19%.
Komitmen tersebut berbuah manis di tahun 2024, Pemkab Wonogiri meraih penghargaan UHC Awards 2024 untuk Kategori Pratama. Penghargaan ini diberikan pemerintah pusat sebagai bentuk apresiasi atas pencapaian Pemkab Wonogiri dalam menyediakan cakupan jaminan kesehatan yang luas bagi warganya bersama 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Pelayanan Ekonomi
- Pembangunan Pasar
Di bidang perekonomian selama kepemimpinan Jekek, Wonogiri mampu mewujudkan program ‘Rame Pasare’, dengan membangun sedikitnya 25 pasar yang menghabiskan dana Rp 137.98 miliar. Pasar tradisonal yang representatif berperan penting bagi pemerintah, pedagang dan masyarakat. Upaya revitalisasi pasar tradisional dilakukan karena pada umumnya kondisi pasar tradisional dalam kondisi kurang baik dalam aspek fisik maupun manajemen pengelolaannya. Program itu menjadi solusi untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional dalam menghadapi persaingan dengan pasar modern.
- Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
Program ini merupakan inisiatif yang dibentuk oleh kelompok keluarga miskin dengan tujuan untuk melaksanakan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan sosial keluarga. UEP adalah bantuan sosial yang diberikan kepada kelompok usaha bersama untuk memperbaiki kondisi ekonomi mereka.
KUBE terdiri dari 5 hingga 20 kepala keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (DTPFMOTM). Pemkab Wonogiri telah melakukan sinergi dengan program-program pemerintah pusat dalam rangka mendukung KUBE, melalui peluncuran Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, dan Program Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
- Penguatan Permodalan
Permodalan merupakan salah satu masalah mendasar yang dihadapi oleh para pelaku usaha berskala mikro. Prosedur pengajuan kredit yang dinilai rumit sering kali menjadi hambatan bagi pemilik usaha dalam mengembangkan bisnis mereka. Tak jarang pelaku UMKM terjerat praktik rentenir yang menawarkan kemudahan akses modal, meskipun dengan bunga sangat tinggi.
Menanggapi persoalan ini, Pemkab Wonogiri bekerja sama dengan PT BPR BKK Wonogiri (Perseroda), meluncurkan Program Kredit Mentari. Program ini dirancang sebagai solusi permodalan bagi usaha mikro di Kabupaten Wonogiri, dengan menawarkan berbagai fasilitas dan kemudahan yang memudahkan pelaku UMKM untuk mendapatkan dukungan finansial yang dibutuhkan untuk pertumbuhan usaha mereka.
- Pelatihan Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Salah satu inisiatif strategis Pemkab Wonogiri dalam pemberdayaan ekonomi adalah Program Pelatihan Pengembangan Ekonomi Masyarakat. Program ini dirancang untuk memperkuat kapasitas individu dan kelompok dalam mengelola usaha serta mendorong kemandirian ekonomi di tingkat lokal. Program ini meliputi program pendidikan dan pelatihan perkoperasian, penyuluhan bidang pertanian serta pelatihan UMKM.
- Program Pelatihan Tenaga Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
Program pelatihan tenaga kerja berbasis klaster kompetensi merupakan langkah strategis dalam mempersiapkan tenaga kerja yang siap pakai dan berkualitas. Dengan penyesuaian keterampilan terhadap kebutuhan industri, program ini tidak hanya meningkatkan kemampuan individu tetapi juga berkontribusi pada pengembangan ekonomi secara keseluruhan.
Pelayanan Pertanian
Seiring dengan tumbuhnya sektor industri menekan kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Kondisi tersebut terlihat dari menurunnya peranan dalam pembentukan PDRB Wonogiri selama kepemimpinan Bupati Jekek yaitu 32,86% di tahun 2016, turun ke angka 28,16% di tahun 2023. Hal inilah ini yang melatarbelakangi Jekek melakukan intensifikasi pertanian melalui bibit dan alat-alat pertanian atau mekanisasi pertanian untuk mengingkatkan produksi. Dengan dana Rp 79,98 miliar, untuk pembangunan sarana irigasi, pembangunan sumur dalam, rehabilitasi embung, pemberian hibah sebanyak 1.307 alat mesin pertanian (Alsintan), dan pembangunan sentra buah.
Kabupaten Inovatif
Dengan program Gerakan ‘Go Nyawiji Sesarengan Mbangun Inovasi Daerah (Gerbang Indah) Wonogiri’, Pemkab Wonogiri telah bertransformasi dari daerah tertinggal menjadi kabupaten inovatif dengan segudang prestasi nasional.
Bonding Rakyat
Jekek menjadi salah satu figur pemimpin kuat, berdedikasi, ikhlas mengabdi. Pencapaian yang selama ini sudah ditorehkan memberikan dampak positif yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Hal inilah yang kemudian menguatkan ikatan (bonding) masyarakat Wonogiri kepada Bupati Jekek.
Legacy yang dibangun selama ia memimpin dengan sesanti ‘Sesarengan Mbangun Wonogiri’, dan selanjutnya dikuatkan dengan ‘Go Nyawiji Sesarengan Mbangun Wonogiri’, mampu diimplementasikan dalam wujud nyata akan diingat menjadi sebuah sejarah besar yang akan selalu dikenang oleh seluruh warga Wonogiri.