Wonogiri – Bupati Wonogiri Setyo Sukarno didampingi Wakil Bupati Imron Rizkyarno menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi dan Asistensi Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan DPRD Kabupaten Wonogiri dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang berlangsung di Ruang Khayangan Kompleks Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri, Kamis (25/6).
Kegiatan tersebut menghadirkan Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (FKDH dan DPRD) Kementerian Dalam Negeri, Deddy Minarwan, beserta tim. Rapat koordinasi ini menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Wonogiri dan DPRD dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pembangunan daerah.
Dalam paparannya, Deddy Minarwan menyampaikan bahwa Kabupaten Wonogiri memiliki potensi besar untuk berkembang lebih maju melalui transformasi kebijakan yang terintegrasi lintas sektor. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada fokus anggaran terhadap program-program prioritas yang dikawal secara proaktif oleh DPRD.
“Wonogiri bisa lebih maju dengan bertransformasi melalui strategi kebijakan multisektoral yang didukung fokus anggaran prioritas untuk mencapai sasaran pembangunan tahun 2025–2030. Manfaatkan dan optimalkan program pemerintah pusat melalui kementerian, lembaga, maupun BUMN untuk mendukung pencapaian prioritas daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Bupati Wonogiri Setyo Sukarno menegaskan bahwa pelaksanaan otonomi daerah selama kurang lebih 25 tahun telah membuka berbagai peluang sekaligus menghadirkan tantangan bagi pemerintah daerah. Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Wonogiri terus berupaya mengoptimalkan seluruh potensi yang dimiliki guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Wonogiri berharap memperoleh arahan, masukan, serta solusi dari Kementerian Dalam Negeri untuk semakin memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan adaptif terhadap tantangan pembangunan,” kata Setyo.
Bupati juga mengungkapkan bahwa salah satu tantangan utama yang masih dihadapi Wonogiri adalah tingginya ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Selama periode 2010 hingga 2026, kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah rata-rata baru mencapai 11,47 persen.
Menurutnya, peningkatan PAD masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari basis pajak daerah yang relatif sempit, struktur ekonomi yang masih didominasi sektor pertanian informal, hingga terbatasnya ruang untuk menaikkan tarif pajak maupun retribusi daerah tanpa membebani masyarakat.
“Kondisi tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus berinovasi dalam menggali sumber-sumber pendapatan baru tanpa mengurangi daya beli dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Melalui rapat koordinasi dan asistensi ini, Pemerintah Kabupaten Wonogiri berharap memperoleh rekomendasi strategis dalam memperkuat kapasitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan efektivitas hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD, sekaligus merumuskan langkah-langkah terpadu menuju kemandirian fiskal.
Hasil dari kegiatan ini diharapkan menjadi pijakan penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih terarah, memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta mendorong terwujudnya visi Kabupaten Wonogiri sebagai daerah yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan. (Admin)